
Indonesia memiliki proyek pembangunan urban dengan nama Nasional Urban Development Project yang sudah dimulai sejak 2020 lalu. Proyek ini pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam membangun perkotaan secara terpadu mulai dari perencanaan sampai eksekusi. Adanya proyek ini diharapkan akan mendorong pembangunan perkotaan menjadi lebih cepat dengan kualitas kota yang baik.
Apa Itu Nasional Urban Development Project?
Nasional Urban Development Project atau NUDP ini merupakan program pemerintah yang mencoba mengintegrasikan beberapa lembaga pemerintahan dalam pembangunan perkotaan. Proyek ini akan mengoordinasikan perencanaan pembangunan perkotaan di KemenPUPR, Bappenas dan juga Kemendagri. 3 lembaga tersebut akan bersinergi untuk bisa mendorong pembangunan dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan perkotaan.
Proyek kolaborasi pengembangan perkotaan ini sendiri memadukan program investasi infrastruktur dengan 3 cara. Berikut ini caranya.
- Membantu keselarasan kelembagaan dan juga kebijakan dari berbagai lembaga dalam agenda pembangunan perkotaan.
- Mengembangkan perencanaan terpadu untuk investasi perkotaan yang didasarkan pada kerangka spasial pengembangannya. Cara ini diharapkan akan memunculkan inovasi baru dalam perencanaan pembangunan kota yang lebih baik dan efektif.
- Membangun sebuah mekanisme untuk memprioritaskan investasi infrastruktur, mengidentifikasi kesenjangan pembiayaan serta meningkatkan kapasitas manajemen keuangan.
Proyek pembangunan urban ini sendiri rencananya akan dilakukan secara bertahap melalui 3 fase, di mana saat ini sudah berjalan 2 fase. Fase pertama ada 5 kota pilot yang masuk dalam proyek ini yakni Semarang, Surakarta, Banjarmasin, Denpasar dan Balikpapan. Untuk fase kedua ada 8 kota pilot yakni Bengkulu, Bandar Lampung, Tangerang Selatan, Bogor, Surabaya, Bitung, Ambon dan Jayapura.
Proyek pemerintah ini terbentuk dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan bank dunia untuk membantu Indonesia menikmati dampak Urbanisasi. Bank Dunia membantu dengan memberikan pinjaman kepada Indonesia yang sudah disetujui nominalnya pada tahun 2019 yang lalu. Gagasan NUDP ini sendiri berdasarkan kesenjangan antar penduduk yang cukup besar akibat dampak dari urbanisasi yang pesat.
Alasan Diperlukannya Proyek Pembangunan Urban
Alasan utama munculnya NUDP ini sendiri adalah karena munculnya tantangan perkotaan di Indonesia yang dinilai belum bisa terselesaikan. Berikut ini beberapa tantangan perkotaan yang menjadi alasan perlunya proyek NUDP di Indonesia.
- Arus urbanisasi belum bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan perekonomian di daerah perkotaan secara maksimal.
- Kesenjangan infrastruktur dalam memberikan beragam layanan perkotaan yang belum bisa dikurangi untuk meningkatkan efisiensi layanan perkotaan.
- Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang kota belum bisa bersinergi dengan maksimal dan NUDP ini bisa menguatkan sinergi tersebut.
- Akses pembiayaan infrastruktur dari pemerintah kota maupun pelaku lokal yang sebenarnya masih bisa dikembangkan lebih baik lagi.
NUDP memang mendapatkan bantuan pinjaman dari bank dunia untuk menjadi pembiayaan infrastruktur, namun ternyata permasalahan tidak hanya di situ saja. Ternyata kesenjangan pembiayaan infrastruktur bukan satu-satunya faktor yang menghambat pembangunan kota, terbukti upaya peningkatan pembiayaan tidak menghasilkan. Salah satu faktornya adalah investasi yang tidak efisien dan hal ini bisa terjadi karena 2 hal berikut ini.
- Perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota itu masih belum terpadu secara maksimal. Hal ini jelas menjadi penghambat pembangunan perkotaan di berbagai daerah di Indonesia.
- Belum ada skala prioritas untuk investasi infrastruktur, di mana seharusnya ada skala prioritas yang didasarkan pada beragam aspek pengembangan suatu wilayah.
Lihat juga : Perencanaan Bisnis Strategis: Pengertian, Manfaat dan Tahapan
4 Komponen Kegiatan Proyek Pembangunan Urban
Proyek pembangunan urban NUDP ini sendiri terdiri dari 4 komponen kegiatan untuk mencapai tujuan NUDP secara maksimal. Berikut ini penjelasannya.
1. Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan
Komponen pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional ini dilakukan dengan penguatan koordinasi dan program kerja antar kementerian yang bersangkutan. Jadi nantinya setiap lembaga dan kementerian akan saling berkoordinasi untuk memiliki program kerja yang sama antar kementerian untuk pembangunan perkotaan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pengembangan perkotaan di Indonesia.
Komponen kegiatan ini pun memiliki 3 sub komponen kegiatan untuk bisa mencapai tujuan komponen kegiatan di atas .Berikut ini penjelasannya.
a. Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Kementerian
Membentuk tim koordinasi lintas kementerian untuk bisa menyatukan program kerja dan berkoordinasi untuk pembangunan perkotaan. Pada tahun 2015 lalu sudah dibentuk tim koordinasi pembangunan perkotaan nasional yang akan merumuskan arah kebijakan pembangunan perkotaan. Tim koordinasi ini memiliki beberapa fungsional yang berhubungan dengan program pembangunan perkotaan, berikut penjelasannya.
- Sebagai platform koordinasi antar kementerian untuk sinkronisasi berbagai program pembangunan perkotaan antara kementerian tersebut.
- Platform ini juga mengumpulkan pengalaman pelaksanaan NUDP untuk nantinya menjadi masukan kebijakan dan peraturan yang terkait.
- Sebagai pusat pembelajaran bersama antar kota-kota yang masuk dalam program NUDP dan juga kota lainnya dalam pengembangan perkotaan.
b. Rekomendasi Kebijakan Nasional Berdasar Analisis Potensi Perkotaan
Kegiatan berikutnya adalah melakukan analisis studi posisi kota yang akan memberikan beberapa informasi penting mengenai perkotaan terkait bidang ekonomi.
- Gambaran umum demografi dan persaingan ekonomi antar kota.
- Memahami struktur, ukuran dan peran kota kaitannya dengan transportasi dan perdagangan serta menganalisis implikasinya.
- Mengidentifikasi strategi spasial untuk mencapai hasil optimal bagi setiap kota dalam pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja.
Setelah studi posisi kota sudah dilakukan, maka hasilnya akan masuk dalam kajian strategi ekonomi yang terdiri dari 2 bagian.
- Analisis menyeluruh mengenai suatu kota mengenai segala hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga teknologi.
- Rekomendasi pertumbuhan ekonomi suatu kota dan proyeksi penduduk.
c. Perumusan Rencana Strategi Nasional untuk Pengembangan Perkotaan
Output dari kedua hal yang dilakukan sebelumnya akan menjadi masukan bagi kebijakan nasional dan kemudian mulai membuat perencanaan. Perencanaan nasional didasarkan pada setiap data yang sudah didapatkan untuk menghasilkan perencanaan perkembangan perkotaan yang efektif.
2. Membuat Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan
Komponen kegiatan yang berikutnya adalah membuat perencanaan terpadu yang meliputi kebijakan dan peraturan yang mendukung pengembangan perkotaan. Perencanaan terpadu ini pun mempergunakan beberapa data pada komponen kegiatan pertama dan juga tata ruang kota yang tepat sesuai kondisi kota tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran investasi sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan perkotaan.
Ada 2 hal utama yang bisa didapatkan dari komponen kegiatan ini, berikut ini penjelasannya.
- Memperkuat kapasitas kota untuk mengeksekusi perencanaan pembangunan perkotaan sesuai tata ruang dan norma standar pembangunan kota secara efektif.
- Memperbaiki prioritas strategis pembangunan infrastruktur dan layanan untuk meningkatkan keberlanjutan ketahanan sosial dan lingkungan kota.
3. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Komponen kegiatan ketiga yakni meningkatkan kapasitas kota mulai dengan dukungan sistem, perlengkapan dan alat bagi pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk bisa mengatasi berbagai hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan investasi modal yang efektif. Selain itu juga bisa mengatasi hambatan dari sumber pendanaan alternatif lainnya di luar sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Kegiatan ini akan meningkatkan kapasitas kota untuk bisa melakukan beberapa hal dalam pembangunan perkotaan, berikut ini penjelasannya.
- Pengadaan proyek infrastruktur dengan skala yang besar.
- Meningkatkan kemampuan pengelolaan aset infrastruktur, kemampuan pemantauan dan juga evaluasi proyek pembangunan perkotaan.
- Mengelola dengan lebih baik setiap sumber fiskal dan juga keuangan untuk mengakses pembiayaan pembangunan perkotaan alternatif.
4. Dukungan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan
Komponen kegiatan yang terakhir berasal dari pusat di mana pusat akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Dukungan ini akan mendukung biaya pengadaan, penyedia layanan jasa, sampai dengan dan penyelenggaraan kegiatan. Peran dari dukungan ini adalah untuk melaksanakan pembangunan dengan efektif serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Dukungan ini pada akhirnya akan membantu memastikan pelaksanaan pembangunan itu sudah sesuai dengan perencanaan matang. Jadi NUDP ini bisa memastikan kalau tidak ada kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan proyek pembangunan perkotaan itu.
Tujuan Proyek Pembangunan Urban
Proyek pembangunan urban NUDP ini sendiri memang memiliki tujuan yang sangat besar berkaitan dengan pembangunan perkotaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan program pembangunan perkotaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga memastikan efektivitas dari program investasi modal baik dari pusat atau juga sumber pendanaan yang lainnya.
Pencapaian dari NUDP ini sendiri sebenarnya terdiri dari 3 poin utama, berikut ini penjelasan mengenai ketiga poin tersebut.
- Tersusun strategi nasional yang tepat dan efektif untuk bisa mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi lebih cepat. Semua itu didapatkan dari data tim koordinasi yang terus melakukan pengembangan perencanaan sampai langkah pelaksanaan pembangunan perkotaan. Pengembangan inilah yang memungkinkan munculnya inovasi terbaru dalam strategi nasional yang terbaik untuk setiap kapasitas dan potensi kota.
- Tersusun perencanaan dan juga program pembangunan perkotaan terpadu yang saling sinergi antara setiap kementerian yang terkait. Ini adalah proses panjang yang dilakukan oleh setiap komponen kegiatan, di mana hal tersebut akan meningkatkan perkembangan perkotaan. Mulai dari hulu sampai hilir kegiatan pembangunan perkotaan akan lancar karena setiap hambatan yang ada bisa dieliminasi.
- Keterpaduan antara perencanaan investasi dan penganggaran menjadi hal utama untuk meningkatkan efektivitas dari investasi infrastruktur dan lain sebagainya. Hal ini sangat membantu proses pembangunan untuk bisa jauh lebih lancar dan juga lebih cepat tanpa ada hambatan berarti. Selain itu antara perencanaan dan pelaksanaan pun tidak akan berbeda karena pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan dasar perencanaan.
Kesimpulan
Proyek pembangunan urban yang dilakukan pemerintah yakni NUDP ini sendiri pada dasarnya bertujuan untuk membangun lebih banyak perkotaan. Hal ini sangatlah penting untuk mendukung perkembangan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai dengan ekonomi. NUDP merupakan sebuah program yang pada dasarnya menghilangkan berbagai hambatan untuk pembangunan perkotaan mulai dari hulu sampai hilir.
NUDP inilah yang kemudian membuka kesempatan pendanaan selain dari pemerintah pusat yang membantu pembangunan menjadi lebih cepat. Jadi pendanaan bisa lebih luas dan pengelolaannya pun lebih efektif sesuai dengan tujuan dan tata kota yang tepat.
















